datatimes.id, Manado – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar ‘Diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2024, Government Finance Statistic Triwulan I 2024, ALCo Regional Sulut Periode s.d Mei 2024’ bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado, Jumat (28/6/2024).
Kepala Kanwil DJPb Sulut, Hari Utomo dalam sambutannya mengatakan, di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Sulut Triwulan I 2024 positif mencapai 5,64% year on year (yoy). Serta kinerja APBN hingga Mei 2024 secara umum baik.
“Meski demikian, dampak tantangan ketidakpastian global tersebut (red, eskalasi politik dan friksi antar negara, maraknya kebijakan industri global dan lainnya) terhadap perekonomian dan pasar keuangan domestik, perlu terus diantisipasi dan dimitigasi,” ujarnya.
Dikatakan Hari, bahwa peran APBN terus diperkuat dalam mendukung perlindungan masyarakat, transformasi perekonomian, serta pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan.
“Dari sisi pemerintah atas pelaksanaan APBN di Sulut, pendapatan telah terealisasi sebesar Rp 2.131,06 miliar atau 40,73% dari target yang telah ditetapkan, tumbuh 6,17% (yoy),” katanya.
Ia melanjutkan, sampai dengan Triwulan I 2024, pendapatan konsolidasian APBN di Sulut adalah Rp 3.162,46 miliar yang terdiri dari Rp 1.713,55 miliar (54,2%) pendapatan transfer, Rp 1.024,68 miliar pendapatan perpajakan, dan Rp 424,07 miliar PNBP.
“Apabila dibandingkan berdasarkan sumbernya, komposisi pendapatan daerah mendominasi dengan share 61,1% (red, Rp 1.932,10 miliar). Sedangkan pendapatan pusat dengan proporsi 38,9% (red, Rp 1.230,36 miliar),” tuturnya.
Sementara, untuk posisi kekayaan pemerintah umum berdasarkan Government Finance Statistic lingkup Sulut, per Triwulan I 2024 total kekayaan neto pemerintah umum tercatat Rp 90,70 triliun. Secara tren, Hari menyebut angka ini menurun dibandingkan posisi akhir tahun 2023. Penurunan tersebut berasal dari penurunan aset non keuangan, sub komponen aset tetap yang turun sebesar 1,50% dari posisi per 31 Desember 2023.
“Dari sisi aset, total aset pemerintah umum tercatat Rp 93,90 triliun, dimana sebagian besarnya berupa aset non finansial antara lain gedung dan bangunan serta tanah. Sedangkan dari sisi kewajiban, total kewajiban pemerintah umum Rp 3,21 triliun yang utamanya adalah berupa pinjaman,” jelasnya.
Penulis: Anugrah Pandey
