datatimes.id, Jakarta — Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus melakukan pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bersama jajaran pejabat eselon I Kementerian KKP, membahas arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Yulius menyampaikan bahwa sekitar 73 persen wilayah Sulawesi Utara merupakan laut, yang menunjukkan besarnya potensi ekonomi kelautan dan perikanan di daerah ini. Namun, ia menyoroti masih rendahnya kontribusi sektor tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang baru mencapai sekitar Rp600 juta lebih.
Menurut Gubernur, masih terdapat ketimpangan antara potensi besar yang dimiliki Sulawesi Utara dan realisasi manfaat ekonomi yang diterima daerah. Untuk itu, ia meminta dukungan serta intervensi kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, guna memperkuat pembangunan sektor kelautan di wilayah kepulauan.
Gubernur menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan kecil yang menggantungkan hidup dari hasil laut. Dukungan pemerintah pusat diharapkan berupa program pembangunan, bantuan sarana dan infrastruktur pelabuhan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan.
Menteri Kelautan dan Perikanan menyambut baik kunjungan dan pemaparan Gubernur Yulius. Menteri menyatakan kesiapan KKP untuk mendukung Pemerintah Provinsi Sulut dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan melalui program khusus, termasuk dukungan teknis serta fasilitasi penguatan ekonomi pesisir.
Pertemuan ini menghasilkan komitmen untuk memperkuat sinergi antara Pemprov Sulut dan Kementerian KKP dengan fokus pada pengembangan industri pengolahan hasil laut, peningkatan ekspor perikanan, pembangunan sentra perikanan terpadu di wilayah kepulauan, serta pengembangan program nelayan modern dan berkelanjutan.
Gubernur Yulius menegaskan bahwa Sulawesi Utara siap menjadi poros biru di kawasan timur Indonesia dengan dukungan kebijakan dan program pemerintah pusat. Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Sulut untuk mendukung kebijakan KKP dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Penulis: Anugrah Pandey
