datatimes.id, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyambut dengan penuh antusias langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menggelar Sosialisasi Perdagangan Karbon bagi Sektor Jasa Keuangan dan Pelaku Industri Daerah 2025, yang berlangsung di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (9/10/2025).
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang, yang hadir mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada OJK karena telah memilih Sulut untuk melaksanakan kegiatan strategis ini.
Menurutnya ini adalah bentuk kepercayaan sekaligus peluang besar bagi daerah untuk terlibat aktif dalam agenda nasional menuju ekonomi hijau.
“Manfaat pertama tentu dari sisi pelestarian lingkungan, yaitu penurunan emisi karbon. Lalu dari aspek ekonomi, ketika pendapatan pajak meningkat di tingkat nasional, otomatis dampaknya juga terasa di daerah. Kita mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang pasti ikut meningkat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tahlis menyoroti potensi besar Sulut di sektor kelautan dan kehutanan yang dapat menjadi bagian dari mekanisme perdagangan karbon. Menurutnya, sumber daya seperti hutan mangrove dan terumbu karang dapat dikelola secara optimal oleh BUMD kabupaten/kota, sehingga berkontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Khusus untuk mangrove dan terumbu karang, itu bisa dikelola melalui BUMD yang ada di kabupaten dan kota. Ini berpotensi menjadi sumber PAD baru. Kalau pendapatan itu diperoleh oleh BUMD, otomatis mereka bisa menyetorkan dividen ke kas daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, inilah bentuk nyata dari paradigma baru pembangunan daerah, menggali potensi yang ada di daerah kita dengan arif dan bijaksana.
Kegiatan sosialisasi ini pun menjadi momentum penting bagi Sulut untuk menunjukkan komitmennya dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan target Net Zero Emission 2060.
Penulis: Anugrah Pandey
