datatimes.id, Manado – Sulawesi Utara (Sulut) menjadi tuan rumah Sarasehan Nasional Obligasi Daerah, yang digelar di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Rabu (19/11/2025). Gubernur Sulut, Yulius Selvanus hadir sebagai keynote speaker mewakili pemerintah daerah dalam forum yang mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, serta lembaga keuangan untuk membahas peluang dan tantangan penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Dalam paparannya, Yulius menyampaikan data faktual terkait kondisi pembangunan dan fiskal Sulut. Ia juga memberi klarifikasi atas dinamika pernyataan seorang anggota DPR RI yang sempat berkembang, namun menegaskan bahwa Sulut tidak boleh menyerah menghadapi tantangan.
“Pemimpin harus berani menghadapi persoalan dan mengambil keputusan dalam situasi sulit. Pemimpin tidak hanya hadir saat keadaan nyaman,” tegasnya di hadapan peserta sarasehan.
Gubernur turut mengapresiasi Badan Anggaran MPR RI atas penyelenggaraan forum ini yang dinilainya mampu mendorong inovasi pembiayaan pembangunan melalui instrumen obligasi.
Dalam sesi pemaparan, ia menyoroti kekuatan geografis dan demografis Sulut sebagai modal strategis daerah, mulai dari komposisi 73,25 persen wilayah laut, luas 14,5 ribu km², jumlah penduduk 2,6 juta jiwa, hingga posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Filipina dan berada di jalur ALKI II dan ALKI III. Menurutnya, faktor tersebut membuka peluang besar bagi Sulut menjadi hub logistik dan ekonomi regional.
Gubernur juga menekankan karakter masyarakat Sulut yang toleran dan menjunjung nilai sitou timou tumoutou sebagai fondasi stabilitas sosial dan pembangunan.
Terkait instrumen pembiayaan, Yulius menjelaskan perbedaan antara obligasi daerah dan sukuk daerah, di mana obligasi tidak terikat prinsip syariah, sedangkan sukuk berbasis syariah. Ia kemudian menguraikan visi RPJMD 2025–2029 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 7,8–8,08 persen pada 2029, peningkatan indeks daya saing menjadi 7,69, serta prioritas pada ketahanan pangan, energi, dan air. Seluruh target tersebut, katanya, membutuhkan pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan.
Pada kesempatan itu, Gubernur mengungkapkan tantangan fiskal yang dihadapi Sulut, termasuk penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) dari sekitar Rp14 triliun pada 2025 menjadi hampir Rp11 triliun pada 2026. Kondisi ini menempatkan Sulut dalam kategori kapasitas fiskal rendah sesuai PMK No. 65 Tahun 2024.
Sebagai solusi, Yulius mendorong penggunaan obligasi daerah sebagai opsi pembiayaan alternatif. Ia menyebut potensi tambang emas besar di Sulut sebagai salah satu faktor yang memperkuat optimisme, serta menegaskan bahwa instrumen obligasi telah lama digunakan hingga level kota di negara-negara maju seperti Tiongkok, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.
Gubernur berharap sarasehan ini menghasilkan rumusan kebijakan visioner yang berani dan inovatif demi mempercepat pembangunan di Sulut dan Indonesia. (*)
