datatimes.id, Tomohon – Wali Kota Tomohon, Caroll Senduk dan Wakil Wali Kota Tomohon, Sendy Rumajar menghadiri sekaligus membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2027, yang dilaksanakan di Grand Master Hotel Tomohon.
Senduk menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, forum Musrenbang menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan berbagai usulan dan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.
“Melalui forum ini, kita bersama-sama menyelaraskan berbagai usulan dan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan untuk kemudian dirumuskan menjadi prioritas pembangunan daerah yang terarah, efektif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menegaskan, selain fokus pada pembangunan daerah, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di daerah berjalan dengan baik serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Program tersebut mencakup berbagai upaya penting, di antaranya penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, perluasan akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, hingga penguatan pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian inflasi, kemudahan perizinan, serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat,” sebutnya.
Untuk itu, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh Program Strategis Nasional telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta dilaksanakan dengan pengawasan yang efektif melalui peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Ia menegaskan, selain fokus pada pembangunan daerah, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di daerah berjalan dengan baik serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Program tersebut mencakup berbagai upaya penting, di antaranya penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, perluasan akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, hingga penguatan pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian inflasi, kemudahan perizinan, serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat,” sebutnya.
Untuk itu, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh Program Strategis Nasional telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta dilaksanakan dengan pengawasan yang efektif melalui peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
