datatimes.id, Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Sulut, yang digelar di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Kamis (9/4/2026).
Dalam sambutannya, gubernur menegaskan bahwa tahun 2027 merupakan titik krusial sebagai tahun ketiga masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay. Pembangunan tahun tersebut mengusung tema “Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”
Ia memaparkan delapan misi utama pemerintah daerah, mulai dari pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta narkoba, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekonomi yang inklusif, hingga penguatan daya saing internasional serta ketahanan pangan, energi, dan air secara berkelanjutan.
“Perencanaan pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari dinamika global dan nasional. Tantangan seperti perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian geopolitik menjadi perhatian serius, selain ketimpangan struktur ekonomi nasional antara kawasan timur dan barat, serta kebutuhan mitigasi bencana yang semakin kompleks,” ujarnya.
Di tingkat daerah, isu strategis seperti penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029 turut menjadi fokus utama dalam perencanaan.
Dari sisi fiskal, gubernur mengungkapkan adanya tekanan terhadap keuangan daerah, di mana ruang fiskal diproyeksikan semakin terbatas akibat penurunan pendapatan dan perubahan skema pembiayaan dari surplus menjadi defisit pada periode 2025 hingga 2027.
“Ke depan, diperlukan langkah strategis melalui penguatan pendapatan daerah serta peningkatan kualitas belanja yang lebih efisien dan terfokus,” tegasnya.
Untuk mendukung pembangunan, pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan berbagai alternatif pendanaan seperti dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta dana hibah.
“Pemprov Sulut turut menetapkan target indikator makro tahun 2027 yang optimistis, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 hingga 7,7 persen, penurunan angka kemiskinan ke kisaran 5,02 hingga 5,42 persen, serta peningkatan indeks pembangunan manusia dan integritas dengan target nilai survei KPK mencapai 80. Selain itu, penurunan emisi gas rumah kaca ditargetkan mencapai 61,78,” jelasnya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait. Kehadiran para pejabat pusat tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam mengawal berbagai proyek strategis nasional di Sulut.
Gubernur pun menginstruksikan seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan sinkronisasi program pembangunan, agar memberikan dampak nyata dan merata bagi kesejahteraan masyarakat di Bumi Nyiur Melambai. (*)
